Postingan

Dilantik Jokowi Kemarin, Segini Harta Kekayaan AHY dan Hadi Tjahjanto

Gambar
  resmi melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Rabu (21/2/2024). Selain itu Jokowi juga melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Hadi dan AHY dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 P Tahun 2024. Mengutip Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaporkan pada Oktober 2016, AHY memiliki kekayaan senilai Rp 15,2 miliar. Sebelum hijrah ke politik, anak Presiden RI 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono ini merupakan perwira militer. Kemudian dia terjun ke dunia politik sebagai ketum Partai Demokrat. Nama AHY mulai dikenal publik ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 lalu. Kala itu dia berpasangan dengan Sylviana Murni. Adapun harta kekayaan AHY diantaranya, 3

CPNS 2024: Syarat, dan Cara Daftar di SSCASN

Gambar
  Pemerintah akan membuka seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk tahun 2024. Rencananya, seleksi CASN termasuk CPNS dan PPPK dijadwalkan pada Maret 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengumumkan proyeksi kebutuhan ASN secara nasional pada tahun 2024 sebesar 2.302.543. Kebutuhan itu terdiri dari 690.822 calon pegawai negeri sipil (CPNS), 1.605.694 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta 6.027 usulan sekolah kedinasan. "Arah kebijakan rekrutmen ASN 2024 diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pada pelayanan dasar, yakni tenaga guru dan tenaga kesehatan. Fokus lainnya ada pada penyelesaian permasalahan tenaga non-ASN sesuai mandat Undang-Undang No. 20/2023 tentang ASN," tegas Anas dikutip dari situs KemenPANRB, Rabu (20/2/2024). "Intinya, Kementerian PANRB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evalu